Muhammadiyah Kaji Urgensi Pemilu Serentak 2024

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Muhammadiyah terus hadir dan berkontribusi berkaitan dengan kepentingan publik termasuk masalah pemilu dan demokrasi. Lewat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah percaya kebijakan publik semestinya di desain sebesar-besarnya untuk kepentingan publik sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.

“Oleh karena itu, urun rembug (diskusi) terkait isu-isu yang berhubungan dengan pemilu, demokrasi, anti korupsi, penegakkan hukum akan menjadi salah satu perhatian dan kontribusi kami untuk masyarakat,” ujar Titi Anggraini, Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, pada Ahad (7/2).

“Ketika bicara pemilu sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat dalam bingkai supermasi hukum, makanya diskursus dan kajian tetap perlu untuk dilakukan,” ujar Titi dalam diskusi virtual bertajuk “Pemilu dan Pilkada Borongan 2024: Realistiskah?”.

Senada dengan itu Abd Rohim Ghazali, Sektretaris LHKP PP Muhammadiyah mengingkan pemilu dan pilkada bagian dari pelaksanaan demokrasi sehingga pelaksanaanya harus menjadi lebih baik dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia.

“Diskusi mengenai pemilu serentak 2024 ini nantinya akan menjadi kajian apabila PP Muhammadiyah diminta pertimbangan oleh partai-partai dan para penentu kebijakan mengenai urgensi pemilu serentak, “ ujar Rohim Ghazali.

Ia juga mendorong melalui LKHP PP Muhammadiyah akan senantiasa mendorong kader-kadernya yang punya kebijakan strategis untuk menyampaikan hasil pokok-pokok pikiran dalam diskusi, apalagi menyangkut mengenai kepentingan publik.

“Diskusi ini hanya salah satu perhatian LKHP Muhammadiyah untuk menjaga agar negeri ini terus berjalan sesuai relnya dengan konstitusi dan harapan semua rakyat Indonesia,” tambahnya.

Tidak diskusi mengenai pemilu, kata Rohim Ghazali, pihaknya melalui LKHP PP Muhammadiyah telah fokus pada isu-isu sepanjang konstruktif mengenai kebijakan publik dan memberi masukan kepada para penentu kebijakan sesuai dengan tupoksi LKHP PP Muhammadiyah.

Pegamat: Pemilu Serentak 2024 Mesti Dihindari

Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam paparan diskusinya mengatakan, pelaksaaan pemilu dan pilkada serentak 2024 tidak seharusnya disatukan menjadi pemilu borongan.

Zuhro menilai pemilihan borongan tersebut tidak realistis, terkesan trial and error yang tidak mempertimbangkan dampak-dampak negatif dipemilu sebelumnya misalnya di Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak yang digelar sejak 2015.

Menurut Siti Zuhro, pemilu borongan bertentangan dengan mindset dan cultural set new normal yang mensyaratkan desain pemilu/pilkada yang rasional, berkualitas dan berdampak positif terhadap governance sehingga tidak menimbulkan bad governance atau divided government.

Ketika pemilu dan pilkada disatukan kata Zuhro, tidak hanya ongkosnya yang besar tetapi juga harus melihat sisi kemanusiaan dimana ratusan petuas penyelenggara di Indonesia pernah menjadi korban diduga kelelahan saat pemilu 2019. Belum lagi saat pilkada serentak 2020 saat pandemi.

“Untuk itu, pemilu dan pilkada tak seharusnya disatukan menjadi pemilu borongan pada 2024. Yang lalu sudah borongan lima kotak, jangan ditambah lagi dengan dua kotak, lima kotak saja sudah luar biasa menyulitkan pemilih,” kata Siti Zuhro.

Sementara, catatan lain mengenai urgensi penyatuan pemilu dan pilkada serentak 2024 disampaikan Ridho Al-Hamdi Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah yang mengatakan tegas pemilu serentak 2024 tidak realistis dilaksanakan, sebab katanya dosis terhadap demokrasi telalu tinggi.

“Pentatuan pemilu dan pilkada tidak realistis, karena dosisnya terlalu tinggi. Kelelahan tidak bisa dihadapi penyelenggara dan partai politik sehingga terjadinya pemilihan yang bertumpuk dan masyarakat mudah lelah,” kata Ridho dalam paparannya.

Untuk itu menurutnya, sebagiknya pemilu serentak 2024 dihindari karena demokrasi menjadi tidak optimal kalau dosisnya demokrasi pilkada borongan, kalau dosisnya berlebih akan berakibat publik lelah dan berdampak terhadap ketidakpercayaan publik.

Selain Profesor LIPI Ziti Zuhro dan Wakil Ketua LKHP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi sejumlah pengamat juga menyampaikan paparannya seperti Feri Amsari Direkur Pusako Universitas Andalas, Pramnon Ubaid Thantowi Anggota KPU RI dan Nurlia Dian Paramitha Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

The post Muhammadiyah Kaji Urgensi Pemilu Serentak 2024 appeared first on Cahaya Islam Berkemajuan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gulir ke Atas