Dalam Fikih, Kondisi Difabel Tidak Menghapus Status Subjek Hukum

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Fikih Muhammadiyah merupakan respon terhadap persoalan sosial-keagamaan yang dalam pelaksanaannya tidak selalu dilihat dari segi hukum taklifi (halal-haram). Istilah ‘fikih’ dalam Muhammadiyah dikembalikan ke makna aslinya, yaitu totalitas pemahaman terhadap ajaran Islam yang tersusun dari norma berjenjang. Jenjang norma tersebut meliputi nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah), prinsip-prinsip universal (al-ushul al-kulliyah), dan ketentuan hukum praktis (al-ahkam al-far’iyyah).

Dalam Pengajian Tarjih pada Rabu (30/12), Ali Yusuf menerangkan bahwa gagasan Fikih Difabel yang disusun Majelis Tarjih pun dibangun dengan mengikuti struktur norma berjenjang tersebut. Terdapat tiga nilai-nilai dasar dalam Fikih Difabel, yaitu: Tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. 

Nilai Dasar Tauhid

Nilai dasar tauhid meniscayakan bahwa eksistensi alam semesta hanya berinti pada Allah. Sebagai inti, tauhid merupakan unsur yang menjadi tingkatan tertinggi yang menjadi basis inspirasi dari perilaku dan gerakan-gerakan yang dilakukan umat. Nilai-nilai tauhid membawa pada keyakinan bahwa segala yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. “Hal ini termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 117 dan QS. al-Ṭalaq ayat 12,”

Ali menjelaskan bahwa peran Allah untuk makhluk-Nya tidak hanya mencipta, melainkan juga mengatur segala detail ciptaan-Nya mulai dari bentuk fisik sampai nasib. Hal tersebut tercermin dalam QS. al-Ḥasyr ayat 24 dan QS. al-Insan ayat 30. “jika kita mendapati orang yang memiliki keterbatasan fisik, tentu ini bukan keinginan dirinya,” kata Ali.

Akan tetapi, Ali menerangkan bahwa setiap pemberian Allah terdapat kebaikan di dalamnya. Allah tidak akan mensyariatkan sesuatu yang tidak memiliki kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt yang harus dimaknai sebagai sebuah kebaikan. Karena segala hal yang diberikan Allah berupa kebaikan, maka Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia sebagaimana yang tertera di dalam QS. Ali ‘Imran ayat 191.

Prinsip tauhid mengakui adanya pluralitas fisik, sehingga mendorong kesetaraan manusia di hadapan manusia lainnya. Baik difabel maupun bukan, keduanya dipandang setara sebagai makhluk ciptaan Allah. Prinsip ini membawa implikasi bahwa seseorang harus berlaku adil kepada siapapun sebagaimana yang tertulis di dalam QS. Al-Nahl ayat 90.

Nilai Dasar Keadilan

Nilai keadilan meniscayakan bahwa semua manusia di hadapan Allah pada hakikatnya sama. Dalam konteks difabel, nilai keadilan berarti setiap orang harus menerima bahwa keterbatasan fisik sebagai bagian dari keragaman manusia secara umum, dan sama sekali bukan hukuman Tuhan. Sebab pada dasarnya yang membedakan manusia di hadapan Allah, kata Ali, tentu bukan kesempurnaan fisik, melainkan keunggulan spiritual, amal ibadah dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya.

Ali menegaskan bahwa kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam hal pengabdian diri kepada Allah, melainkan kebersihan hati dan kekuatan iman kepada-Nya. Di dalam al-Quran sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang.

Dengan demikian, kata Ali, nilai dasar keadilan memberikan sinyal positif bahwa kondisi difabel tidak serta-merta terhapus statusnya sebagai subjek hukum (mukallaf) hanya karena keterbatasan fisik, sensorik, mental, maupun intelektual sebagaimana yang tersirat di dalam QS. Al-Nur ayat 61. “Ini mendorong agar mereka tetap bisa menjalankan ibadah dan ketataan-ketataan kepada Allah, adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuannya,” ungkap Ali.

Nilai Dasar Kemaslahatan

Kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama adanya syariat Islam (maqashid al-syari‘ah). Terdapat tiga tingkatan di dalam maqashid al-syari‘ah, yaitu dlaruri (primer), haji (sekunder), dan tahsini (tersier). Maslahat dlaruriyyah adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. “Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan,” terang Ali.

Dalam konteks fikih difabel, nilai kemaslahatan yang berada di tingkatan dlaruriyyah bermakna menjaga hak-hak difabel, memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan memberikannya kesempatan untuk berkontribusi nyata dalam segala bidang. Hal tersebut, ungkap Ali, sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayar 143.

Nilai dasar kemaslahatan menunjukkan bahwa semua manusia memiliki status yang sama sebagai khalifah di bumi, sehingga siapapun itu berhak memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan di segala bidang. Dengan demikian, penyandang difabel dapat berpartisipasi secara nyata dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan kemampuannya. “Seseorang yang ditakdirkan jadi difabel tidak perlu berkecil hati, karena masih bisa berbuat nyata untuk kemajuan dan kemaslahatan,” kata Ali. (Ilham)

The post Dalam Fikih, Kondisi Difabel Tidak Menghapus Status Subjek Hukum appeared first on Cahaya Islam Berkemajuan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gulir ke Atas